Rancangan undang-undang (RUU) adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif.[1] RUU tidak menjadi undang-undang sampai disahkan oleh legislatif dan dalam banyak kasus, disetujui oleh eksekutif..
Setelah sebuah RUU diberlakukan menjadi undang-undang, maka disebut undang-undang parlemen atau statuta. RUU diperkenalkan di lembaga legislatif untuk dibahas, diperdebatkan dan dipilih.
2016, dengan nama awal RUU PKS atau RUU P-KS. RUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang pada 12 April 2022. Perancang dan pengusung RUU ini adalah Komisi Nasional
bersama DPR RI. Diantaranya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2022, serta RUU Kitab Undang-Undang Hukum
Unjuk rasa RUU Pilkada 2024, disebut juga dengan Aksi Peringatan Darurat Indonesia atau Aksi #KawalPutusanMK, adalah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat
Aset Tindak Pidana Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset Tindak Pidana) adalah sebuah usulan peraturan perundang-undangan
November 2022, terdapat 259 RUU yang tercantum dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2020-2024. Berikut adalah daftar RUU Umum Prolegnas 2020-2024. Penomoran
9oUjk8y7f4590j65[pranala nonaktif permanen] "PUSaKO Akan Judicial Review RUU Pilkada" Diarsipkan 2014-10-31 di Wayback Machine. Tempo.co, 27-09-2014.
bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu
Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai. Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu
