Universitas Al Washliyah 📖 Wikipedia

Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
Jenis	Perguruan Tinggi Swasta
Didirikan	18 Mei 1958 (Diresmikan) 18 Mei 1958 (Hari Jadi/Dies Natalies)[1]
Afiliasi	Islam
Rektor	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A.
Lokasi	Jl. Sisingamangaraja No.10, Medan Amplas, Medan , Sumatera Utara , Indonesia
Warna
Julukan	UNIVA MEDAN
Situs web	univamedan.ac.id
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 3°32′45.4″N 98°42′16.9″E / 3.545944°N 98.704694°E / 3.545944; 98.704694Lihat peta diperbesar Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 3°32′45.4″N 98°42′16.9″E / 3.545944°N 98.704694°E / 3.545944; 98.704694Lihat peta diperkecil

Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, Sumatera Utara,^[2] merupakan perguruan tinggi swasta Islam tertua di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia.^[3] Universitas ini didirikan secara resmi pada tanggal 18 Mei 1958 di Kota Medan oleh Pengurus Besar Jam'iyatul Al Washliyah, sebuah organisasi kemasyarakatan Islam legendaris yang berakar kuat pada kebudayaan Melayu Deli dan Batak Muslim. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam pionir di Sumatra Utara, UNIVA memelopori integrasi kurikulum antara studi keislaman klasik (kitab kuning) dan sains modern Barat. Sepanjang sejarahnya, universitas ini berfungsi sebagai laboratorium ilmiah pergerakan nasional, pusat islamisasi ilmu, serta jembatan dialog intelektual antara kaum Islam tradisionalis-konservatif dan modernis-puritan di Indonesia.^[4]

Gagasan pendirian Universitas Al-Washliyah tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosiologis dan intelektual di Sumatra Timur pada awal abad ke-20. Pasca-berdirinya organisasi Jam'iyatul Al Washliyah pada 30 November 1930 oleh para intelektual muda seperti Syeikh Muhammad Yunus, H. Ismail Banda, H. Abdurrahman Syihab, dan H. Arsyad Thalib Lubis, organisasi ini secara masif mendirikan jaringan madrasah dari tingkat dasar hingga menengah. Memasuki era pasca-kemerdekaan Indonesia, Pengurus Besar Al Washliyah melihat perlunya sebuah wadah pendidikan tinggi untuk menampung lulusan madrasah aliyah dan sekolah umum. Melalui keputusan sidang organisasi, pada tanggal 18 Mei 1958, Universitas Al-Washliyah resmi dibuka di Medan. Kehadiran UNIVA menjadikannya sebagai universitas Islam berbentuk lembaga pendidikan tinggi komprehensif pertama di Sumatra Utara, mendahului gelombang pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah tersebut.^[5]

Sebagai pusat intelektual, UNIVA mengemban visi strategis jangka panjang yang berorientasi pada pencapaian supremasi akademik tertinggi di tingkat nasional, sekaligus membangun daya saing global dalam pemeringkatan internasional seperti QS Asia University Rankings dan QS World University Rankings. Di bawah kepemimpinan rektorat Prof. Dr. Saiful Achyar Lubis, MA., ambisi besar ini ditopang secara masif oleh tradisi akademis yang semakin mengakar kuat serta komitmen nyata dalam akselerasi kapasitas SDM, yang dibuktikan melalui peningkatan signifikan jumlah jajaran pengajar bergelar Doktor (Ph.D.) lulusan berbagai pusat studi terkemuka. Ekosistem riset di kampus ini juga diperkuat oleh tingginya frekuensi penyelenggaraan seminar internasional yang menghadirkan para pemikir global, serta dukungan alokasi anggaran hibah riset internasional yang kompetitif untuk memacu inovasi dan publikasi ilmiah bereputasi global.^[6]

Secara epistemologis, UNIVA memosisikan diri sebagai beranda agung bagi peleburan cakrawala ilmu pengetahuan Barat dan Islamic Studies. Kampus ini menolak dikotomi keilmuan yang kaku dengan cara mengakomodasi metodologi empiris-rasional seiring sejalan dengan proyek besar Islamisasi Ilmu. Manifestasi dari sintesis ilmiah ini melahirkan struktur kurikulum yang sangat progresif dan berbobot akademis tinggi. Di ruang-ruang kuliah, ketajaman tekstual dalam interpretasi teks suci Al-Qur'an serta dekonstruksi kitab Islam klasik tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkelindan secara harmonis dengan metodologi hermeneutika modern. Kerumitan analisis statistik tingkat tinggi dan pendekatan saintifik Barat diadopsi secara presisi oleh para pengajar UNIVA untuk membedah realitas sosial, menjadikannya sebuah arsitektur keilmuan yang utuh, relevan, dan diharapkan tangguh dalam menjawab tantangan zaman.^[7]

Ekspansi pengaruh UNIVA di kancah global juga diwujudkan secara konkret melalui perluasan program pengabdian masyarakat internasional yang menjangkau berbagai komunitas lintas negara, guna menegaskan kontribusi nyata universitas terhadap modernisasi dunia Islam. Lebih dari itu, dinamika intelektual di UNIVA diperkaya oleh sistem pengkaderan ulama yang khas melalui aktivitas ekstrakurikuler. Meskipun jalur pembinaan ini bergerak secara independen di luar unit yang diakreditasi oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), program penetasan bakat ini terbukti menjadi rahim ideologis yang melahirkan barisan da'i hebat berskala nasional, yang mampu menuntun umat dengan kedalaman samudra ilmu keislaman.^[8]

Dalam lanskap sosiologi dan historiografi pergerakan Islam di Nusantara, Jam’iyatul Al Washliyah sering kali ditempatkan dalam kotak pelabelan yang keliru oleh para sejarawan berorientasi Barat maupun peneliti domestik pasca-kemerdekaan. Mereka kerap menyederhanakan organisasi ini sebagai gerakan tradisionalis lokal yang sekadar bertahan secara pasif di tengah arus modernitas Sumatra Timur pada awal abad ke-20. Namun, jika kita mengupas lapisan epistemologi, genealogi pemikiran, serta rekam jejak linimasa para pendirinya, Al Washliyah sebenarnya lahir sebagai sebuah sintesis agung. Organisasi ini merupakan sebuah entitas Islam Modern yang memiliki keunikan teologis dan metodologis. Al Washliyah berdiri tegak dengan karakter modernisme yang mandiri, sejajar dengan institusi besar seperti Pondok Modern Darussalam Gontor yang didirikan pada tahun 1926 dalam hal reformasi kelembagaan dan penataan sistem berpikir, namun tetap memiliki jangkar yang kuat pada khazanah pemikiran klasik yang kaya.^[9]

Untuk memahami aspek modernisme Al Washliyah, kita harus membedah fondasi teologisnya yang sangat kokoh sejak masa-masa embrionya di akhir dekade 1920-an. Sebagaimana gerakan pembaruan Islam global dan lembaga kependidikan modern, Al Washliyah meletakkan pemurnian akidah sebagai pilar utama pergerakannya. Organisasi ini mengakar kuat pada konsep Tauhid yang komprehensif, yang meliputi Tauhid Uluhiyah (mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah dan penghambaan), Tauhid Rububiyah (meyakini penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan alam semesta mutlak di tangan Allah), serta Tauhid Asma wa Sifat (menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Dia tetapkan tanpa melakukan penyerupaan atau penafian).^[10]

Kesadaran teologis yang murni inilah yang dibawa oleh para intelektual muda didikan Madrasah Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan, sebuah lembaga modern yang didirikan pada tahun 1918 oleh masyarakat migran Mandailing di Medan. Para pemuda brilian seperti Syeikh Muhammad Yunus, H. Ismail Banda, H. Abdurrahman Syihab, dan H. Arsyad Thalib Lubis, yang awalnya berkumpul dalam klub debat pelajar bernama Debating Club sejak tahun 1928, akhirnya merumuskan khittah perjuangan organisasi secara formal. Tepat pada tanggal 30 November 1930, yang bertepatan dengan 9 Rajab 1349 Hijriah, bertempat di rumah Maksum di Jalan Karantina, Medan, lahirlah Jam’iyatul Al Washliyah. Para pendiri ini menyadari bahwa tanpa fondasi tauhid yang bersih dari khurafat dan takhayul, martabat bangsa pribumi yang sedang dijajah oleh imperialisme Belanda tidak akan pernah bisa bangkit.^[11]

Namun, di sinilah letak kejeniusan intelektual Al Washliyah yang membedakannya secara tegas dari kaum Islam Modernis-Puritan generasi muda di Jawa seperti Muhammadiyah (didirikan tahun 1912) dan Persatuan Islam atau Persis (didirikan tahun 1923). Ketika Muhammadiyah dan Persis mengambil jalur puritanisme radikal dengan jargon "kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sahih" serta cenderung menolak tradisi lokal secara frontal, Al Washliyah memilih jalan metodologi hukum (istinbat al-ahkam) yang lebih lentur, inklusif, dan akomodatif. Al Washliyah tidak serta-merta membuang khazanah hadis yang berada di bawah derajat sahih murni. Mereka tetap menggunakan hadis hasan sebagai sumber hukum formal yang valid dalam sidang-sidang fatwa mereka sejak tahun 1930-an, selama didukung oleh koridor keilmuan dirayah dan riwayah yang dapat dipertanggungjawabkan.^[12]

Dalam ranah fikih, jika kaum puritan modern menolak keterikatan pada mazhab (la madzhabiyah), Al Washliyah melalui keputusan Anggaran Dasar pertamanya pada tahun 1930 dengan tegas dan bangga menetapkan diri menganut Mazhab Fikih Syafi'i. Pilihan ini bukanlah bentuk taklid buta yang pasif, melainkan sebuah keputusan ilmiah yang sadar bahwa metodologi ijtihad Imam Asy-Syafi'i memiliki struktur logika hukum yang sangat sistematis dan paling relevan bagi masyarakat kepulauan. Lebih jauh lagi, dalam wilayah teologi dan filsafat, Al Washliyah memosisikan diri sebagai pengikut Kalam Asy'ari Modernis. Mereka merevitalisasi pemikiran teologi Asy'ariyah (yang di dunia Barat sering dituduh fatalistik) menjadi sebuah ideologi pergerakan yang dinamis, rasional, dan mampu menjawab tantangan sains modern tanpa kehilangan dimensi spiritualnya.^[13]

Kekuatan metodologis terbesar Al Washliyah terletak pada keberaniannya menerima adat istiadat lokal sebagai bagian integral dari bangunan hukum Islam, dengan menyandarkan diri pada kaidah fikih fundamental yaitu Al-Adatu Muhakkamah (adat istiadat dapat dijadikan dasar hukum). Kaum modernis puritan memandang adat dengan penuh kecurigaan sebagai sumber bid'ah, tetapi Al Washliyah memandang adat dengan kacamata dakwah yang transformatif. Bagian dari pendekatan metodologis ini dirumuskan dan digerakkan oleh tokoh-tokoh awal dan generasi penerusnya seperti K.H. Adnan Nur, H. Syhabuddin Latif, H. M. Arsyad, H. Baharuddin, dan Syeikh H. Hasan Maksum. Syeikh H. Hasan Maksum merupakan seorang Ulama Besar Kesultanan Deli yang pada tahun 1930 memberikan restu spiritual dan legitimasi hukum adat-agama bagi berdirinya Al Washliyah. Bagi mereka, adat bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan wadah kultural yang harus diislamkan secara bertahap dan diisi dengan nilai-nilai tauhid.^[14]

Rancang bangun pemikiran epistemologis yang unik ini, yang mengawinkan pemurnian tauhid modern dengan kelenturan metodologi klasik, pada akhirnya mendorong lahirnya proyek pendidikan tinggi yang monumental. Pasca-kemerdekaan Indonesia, kebutuhan akan adanya institusi pendidikan tinggi Islam yang representatif di Sumatra menjadi tak tertahankan. Maka, pada tanggal 18 Mei 1958, Al Washliyah mengukir sejarah dengan mendirikan Universitas Al Washliyah (UNIVA) di Medan. Pendirian UNIVA pada tahun 1958 ini digagas oleh tokoh-tokoh kunci seperti H. Arsyad Thalib Lubis, H. Abdurrahman Syihab, dan didukung penuh oleh segenap warga Al Washliyah sebagai jawaban atas dualisme sistem pendidikan kolonial yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum.^[15]

Didirikannya UNIVA pada tahun 1958 bukan sekadar untuk menambah jumlah bangunan kampus di Sumatra, melainkan sebuah proyek intelektual raksasa untuk menjadi jembatan peradaban. Di satu sisi, UNIVA berfungsi sebagai jembatan dialog horizontal yang mempertemukan kaum Islam konservatif-tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama (NU, didirikan tahun 1926) dan Nahdlatul Wathan (NW, didirikan tahun 1953 di Lombok) dengan kaum Islam modernis-puritan seperti Muhammadiyah dan Persis. Ketika panggung politik dan keagamaan nasional di Jawa pada dekade 1950-an sering kali memanas akibat perdebatan urusan furu'iyah (cabang hukum) dan persaingan politik kepemiluan menjelang Pemilu 1955, Al Washliyah melalui UNIVA hadir sebagai penengah yang sejuk di Sumatra.^[16]

Al Washliyah memiliki tradisi amalan yang serupa dengan NU, seperti pelaksanaan tahlilan, doa qunut subuh, dan kepatuhan bermazhab. Namun secara struktural, tata kelola organisasi, manajemen madrasah, dan semangat pembaruan pendidikannya sangat mirip dengan Muhammadiyah. Di ruang-ruang kelas UNIVA sejak tahun 1958, sekat-sekat ketegangan ideologis itu mencair. Kaum tradisionalis merasa dihargai karena eksistensi mazhab mereka dipertahankan dalam kurikulum, sementara kaum modernis merasa diakomodasi karena semangat kemajuan, kedisiplinan organisasi, dan rasionalitas keilmuan mereka diterapkan secara nyata.^[17]

Di sisi lain, UNIVA juga menjadi jembatan vertikal yang mempertemukan antara Modernisme Keilmuan Barat dan Studi Keislaman Klasik (Islamic Studies). Kurikulum universitas yang dirancang sejak pertengahan tahun 1950-an menolak dikotomi sekuler yang memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Di universitas ini, seorang mahasiswa diajarkan untuk membaca dan menganalisis kitab kuning klasik peninggalan ulama abad pertengahan, sekaligus diwajibkan memahami teori-teori sosiologi hukum, ekonomi pembangunan, dan sains modern yang berkembang di dunia Barat. Ilmu-ilmu umum tidak dipandang sebagai produk sekuler yang najis, melainkan sebagai ayat-ayat kauniyah Allah yang wajib dipelajari demi kejayaan umat Islam di era pasca-kolonial.^[18]

Melalui blueprint intelektual yang luar biasa ini, Jam’iyatul Al Washliyah secara alami bertransformasi menjadi rumah besar bagi kebudayaan dan nasionalisme bangsa Melayu Deli dan Batak Muslim. Sebelum kedatangan Al Washliyah pada tahun 1930, lanskap sosiologis Sumatra Timur ditandai oleh fragmentasi etnis yang sangat tajam dan rentan konflik. Kesultanan Melayu Deli dengan kemegahan budayanya yang kosmopolitan dan berpusat di Istana Maimun, dan masyarakat Batak Muslim di wilayah pedalaman serta urban seperti Mandailing, Angkola, Simalungun, Toba, dan Karo yang memiliki struktur adat patriarki yang kokoh, sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa ikatan politik-keagamaan yang solid. Kebijakan divide et impera Belanda memperparah kerenggangan ini dengan memisahkan masyarakat berdasarkan klaster etnis dan kelas sosial di area perkebunan (onderneming).^[19]

Al Washliyah hadir sebagai perekat historis yang menjebol tembok pemisah tersebut. Bagi bangsa Melayu Deli, Al Washliyah adalah penyelamat tamadun mereka dari ambang kepunahan akibat gelombang sekularisasi dan alienasi ekonomi yang masif di tanah mereka sendiri pada dekade 1930-an hingga 1940-an. Organisasi ini menyuntikkan napas baru ke dalam identitas Melayu, menegaskan bahwa menjadi Melayu berarti menjadi muslim yang modern, berpendidikan tinggi, dan organisatoris. Sementara bagi bangsa Batak Muslim, Al Washliyah memberikan ruang kehormatan sosiologis di mana identitas kebatakan mereka (termasuk sistem marga, kekerabatan Tarombo, dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat) diakui sepenuhnya sebagai kekayaan budaya Islam Nusantara.^[20]

Melalui pelaksanaan Kongres-Kongres awal Al Washliyah, seperti Kongres I pada tahun 1932 dan Kongres II pada tahun 1933 di Medan, konsolidasi antaretnis ini semakin mengkristal. Di bawah panji Al Washliyah, seorang bangsawan Melayu Deli dan seorang pemuda perkasa Batak Mandailing duduk di bangku madrasah yang sama, belajar dari guru yang sama, dan mengikrarkan sumpah setia yang sama untuk berjuang melawan penindasan kolonial. Ini adalah sebuah proyek nasionalisme primordial yang berhasil dinaikkan kelasnya secara brilian menjadi nasionalisme kebangsaan Indonesia yang holistik.^[21]

Ketika Perang Dunia II pecah dan Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Al Washliyah menunjukkan taring nasionalismenya. Mereka menolak kebijakan Seikerei (membungkuk ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang) karena dinilai merusak Tauhid Uluhiyah. Memasuki era revolusi fisik pasca-proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Al Washliyah berada di garis depan pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatra Utara. Pada periode 1945 hingga 1949, madrasah-madrasah Al Washliyah di seluruh Sumatra Timur, Tapanuli, dan Aceh berubah fungsi menjadi markas-markas strategi, dapur umum, dan pusat logistik bagi laskar-laskar perlawanan rakyat.^[22]

Tokoh-tokoh Al Washliyah mengorganisasi pembentukan Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Pemuda-pemuda Al Washliyah bertaruh nyawa dalam peristiwa Medan Area yang bergejolak sejak akhir tahun 1945 melawan pasukan Sekutu dan NICA. Nasionalisme Al Washliyah bukanlah nasionalisme sekuler yang hampa nilai, melainkan "Nasionalisme Berketuhanan" yang lahir dari doktrin fiqih bahwa mempertahankan tanah air dari penjajahan adalah Fardhu 'Ain (kewajiban individu bagi setiap muslim). Pengorbanan tokoh seperti H. Ismail Banda, yang kemudian mengabdi di jalur diplomasi luar negeri dan gugur dalam kecelakaan pesawat di Iran pada tahun 1951 saat menjalankan tugas negara untuk Republik Indonesia, adalah bukti otentik bahwa Al Washliyah bertarung habis-habisan demi tegaknya kedaulatan NKRI.^[23]

Oleh karena itu, di era modern ini, Jam’iyatul Al Washliyah tidak boleh lagi dipandang sebelah mata hanya sebagai organisasi kemasyarakatan lokal. Ia adalah sebuah laboratorium ilmiah raksasa bagi kebangkitan peradaban Islam dalam ranah pergerakan nasional, islamisasi ilmu pengetahuan, dan modernisasi dunia Islam secara global. Melalui jaringan madrasahnya yang menggurita dari kota hingga ke pelosok desa sejak masa pra-kemerdekaan hingga perluasannya yang masif pada dekade 1970-an dan 1980-an, Al Washliyah mempraktikkan proses islamisasi ilmu secara nyata di lapangan. Mereka meramu kurikulum sains Barat dengan epistemologi Islam, melahirkan generasi intelektual muslim baru yang tidak gagap teknologi namun memiliki kedalaman spiritual yang murni.^[24]

Gerakan modernisasi yang dibawa oleh Al Washliyah sejak tahun 1930 adalah modernisasi yang tidak mencerabut umat dari akar sejarah dan kebudayaannya. Ia menawarkan kemajuan tanpa harus menjadi kebarat-baratan (Westernized), dan menawarkan pemurnian akidah tanpa harus menjadi radikal-eksklusif yang merusak tatanan sosial masyarakat. Ketika dunia Islam pada pertengahan abad ke-20 kebingungan mencari format ideal untuk menghadapi gempuran pemikiran sekuler dan materialisme Barat, Al Washliyah di Sumatra Utara telah memberikan jawaban konkret dan aplikatif.^[25]

Sebuah organisasi yang secara kokoh memegang prinsip Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, dan Asma wa Sifat; setia menjaga tradisi khazanah keilmuan Mazhab Syafi'i dan Kalam Asy'ari; terbuka terhadap penggunaan hadis hasan serta kearifan adat lokal berbasis Al-Adatu Muhakkamah; serta terbukti mampu mendirikan dan mengelola universitas modern seperti UNIVA yang menjadi titik temu seluruh faksi umat Islam. Warisan pemikiran dan heroisme sejarah dari para tokoh agung Al Washliyah ini adalah obor peradaban yang akan terus menyala menembus zaman, menjaga marwah kebudayaan Melayu-Batak, dan menjadi pilar kokoh bagi kejayaan Islam serta nasionalisme Indonesia di panggung dunia.^[26]

Pada panggung sejarah Sumatera Utara, diskursus mengenai perlawanan ideologis dan fisik terhadap komunisme sering kali terjebak dalam simplifikasi narasi keamanan nasional yang monolitik. Namun, sebuah epos perjuangan yang jauh lebih mendalam, filosofis, dan berdarah sebenarnya digerakkan secara organik oleh para aktivis Universitas Al Washliyah Medan. Kiprah institusi ini mencapai puncaknya pada kurun waktu transisi yang genting, yaitu antara tahun 1965 hingga tahun 1966. Fase tersebut merupakan titik kulminasi di mana para aktivis akademik, ulama muda, dan mahasiswa Al Washliyah harus turun ke jalan, meminggirkan sekat-sekat sektarian, dan menggalang barisan pertahanan kebudayaan semesta guna menyelamatkan eksistensi agama, sistem adat, serta nyawa para pemimpin tradisional dari amukan revolusi proletar yang destruktif.^[27]

Guna memahami radikalitas gerakan aktivis Al Washliyah pada puncak tahun 1966, kronologi pertentangan ini harus ditarik mundur dari fase kolonial hingga masa awal kemerdekaan. Sumatera Timur, khususnya wilayah Deli, Langkat, Asahan, hingga ke dataran tinggi Tapanuli, merupakan kawasan di mana tatanan sosial telah mapan dan berjalan dengan tingkat harmoni sosiologis yang sangat tinggi. Di bawah naungan Kesultanan Melayu Deli dan struktur adat Batak yang berbasis kekerabatan klan serta falsafah hidup bersama, masyarakat Sumatera Utara sosiologisnya telah hidup mapan, berkecukupan, dan sejahtera. Bahkan, ketika Kepulauan Nusantara berada dalam cengkeraman penjajahan kolonial Belanda, institusi kesultanan dan struktur adat mampu bertindak sebagai perisai budaya sekaligus motor penggerak ekonomi lokal yang menjaga marwah dan martabat kemanusiaan rakyatnya dari keterpurukan total.^[28]

Namun, stabilitas kosmologi sosiokultural ini mulai diguncang ketika ideologi kiri radikal merembes masuk ke dalam struktur sosial dan memuncak pada peristiwa kelam Revolusi Sosial Maret tahun 1946. Dalam catatan hitam sejarah tersebut, kelompok-kelompok bersenjata yang terinfiltrasi oleh gagasan Marxisme-Leninisme melakukan pembersihan massal yang keji terhadap struktur sosial tradisional. Para datuk, uleebalang di perbatasan, keluarga sultan, serta para tetua adat Batak ditangkap, dijarah, dan dibunuh secara sistematis. Istana-istana Melayu yang menjadi pusat perkembangan literasi, hukum adat, dan peradaban luhur dibakar hingga runtuh. Pelenyapan nyawa para elite kultural ini diposisikan oleh kelompok radikal sebagai langkah awal pembongkaran kelas feodal demi menegakkan kediktatoran proletar, yang pada kenyataannya justru mencerabut akar identitas lokal dan menghancurkan pranata sosial yang telah berabad-abad menjaga kedamaian di Sumatera Utara.^[29]

Memasuki dekade tahun 1960-an, penetrasi politik radikal ini semakin agresif di bawah kepemimpinan D.N. Aidit melalui Partai Komunis Indonesia. Aktivis Universitas Al Washliyah membongkar cacat epistemologis dari gerakan komunis ini melalui mimbar-mimbar akademik dan diskusi teologis yang tajam di lingkungan kampus. Al Washliyah secara tegas menyatakan dalam ruang publik bahwa mereka tidak menolak gagasan sosialisme sebagai sebuah ikhtiar mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan redistribusi kesejahteraan bagi kaum yang tertindas. Namun, para intelektual Al Washliyah menegaskan bahwa sosialisme yang sejati harus diletakkan di atas fondasi nasionalisme yang inklusif dan berketuhanan, bukan didikte secara sepihak oleh sentimen satu kelas proletar semata.^[30]

Bagi aktivis Al Washliyah, ideologi yang dibawa Aidit tidak memiliki landasan filosofis yang jelas dan rasional mengenai mengapa satu kelas sosial tertentu harus memegang kekuasaan mutlak, seraya menghancurkan semua sistem sosial yang ada. Mereka menolak mentah-mentah doktrin yang mengharuskan pelenyapan institusi agama, pemberangusan hukum adat, serta penghancuran nasionalisme kultural Melayu Deli dan Batak demi utopia masyarakat tanpa kelas.^[31]

Ketegangan diskursif ini bergeser menjadi konfrontasi fisik yang tak terhindarkan memasuki tahun 1964 hingga awal tahun 1965, ketika kelompok kiri mulai melakukan aksi-aksi sepihak berupa penyerobotan tanah ulayat milik masyarakat adat dan tanah wakaf milik institusi keagamaan di berbagai pedesaan Sumatera Utara. Menghadapi ancaman nyata ini, para aktivis mahasiswa Universitas Al Washliyah mengambil peran sebagai garda depan intelektual dan massa. Menggunakan pola diplomasi yang cair namun rigid dalam prinsip keimanan dan kebudayaan, mereka bergerak ke basis-basis massa untuk mengonsolidasikan kekuatan pemuda lintas organisasi.^[32]

Dalam momentum kritis inilah, kekuatan diplomasi cair Al Washliyah terbukti mampu merajut aliansi strategis berskala besar. Di lapangan, para aktivis Al Washliyah bahu-membahu dengan Pemuda Pancasila, sebuah organisasi kepemudaan patriotik yang pada masa itu berada di bawah komando dan binaan langsung Jenderal Besar A.H. Nasution. Kehadiran Pemuda Pancasila di bawah arahan strategis Jenderal Besar A.H. Nasution memberikan suntikan kekuatan disiplin organisasi yang solid, taktis, dan militan untuk mematahkan setiap intimidasi fisik yang dilancarkan oleh ormas-ormas sayap kiri. Jenderal Besar A.H. Nasution, yang merupakan putra asli Sumatera Utara berdarah Batak Mandailing, memahami betul bahwa kehancuran adat dan agama di tanah kelahirannya akan meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan Indonesia, sehingga sinergi antara militer, pemuda nasionalis, dan aktivis Islam menjadi sebuah keniscayaan sejarah.^[33]

Tidak hanya Pemuda Pancasila, barisan perlawanan semesta ini juga diperkuat oleh kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) beserta jajaran Barisan Ansor Serbaguna (Banser), yang bersama-sama dengan berbagai faksi Islam di Sumatera Utara seperti Muhammadiyah dan elemen pemuda Islam lainnya, turut hadir mengamankan wilayah. Kehadiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam satu front pertahanan bersama Universitas Al Washliyah mengikis segala bentuk sekat sektarian kedisplinan organisasi yang biasanya muncul dalam dinamika internal umat. Mereka melebur menjadi satu kekuatan pertahanan sipil yang tangguh. Ketika Muhammadiyah membawa barisan pemudanya yang tertib dan berorientasi pada pembaruan, Nahdlatul Ulama membawa ketahanan kultural berbasis pesantren yang siap mempertahankan marwah para ulama dan kiai dari segala bentuk penistaan ideologis.^[34]

Puncak dari pergolakan semesta ini akhirnya meletus pasca-peristiwa berdarah di Jakarta pada akhir tahun 1965, yang kemudian berlanjut hingga pertengahan tahun 1966. Sepanjang tahun 1966, kampus Universitas Al Washliyah bertransformasi menjadi markas komando intelektual, ruang koordinasi strategis, dan pusat logistik bagi gerakan penumpasan sel-sel komunis di wilayah regional Sumatera Utara. Aktivis Al Washliyah, bersama dengan kader Pemuda Pancasila, jamaah Nahdlatul Ulama, dan warga Muhammadiyah, memimpin demonstrasi-demonstrasi masif di jalanan kota Medan. Mereka bergerak menyisir kantong-kantong provokasi, membendung agitasi buruh radikal yang terinfiltrasi, dan secara aktif mengamankan objek-objek vital serta menyelamatkan tokoh-tokoh masyarakat, para datuk, dan ulama yang namanya telah masuk dalam daftar target pembersihan kelompok kiri.^[35]

Gerakan semesta yang terkonsolidasi pada sepanjang tahun 1966 ini pada akhirnya menjadi sebuah tindakan penyelamatan darurat berskala besar. Aliansi taktis antara Universitas Al Washliyah, Pemuda Pancasila di bawah naungan Jenderal Besar A.H. Nasution, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah berhasil memutus mata rantai teror pembunuhan berantai serta perusakan tatanan sosial yang telah menghantui para pemuka adat dan pemuka agama sejak zaman kolonial. Kemenangan para aktivis Al Washliyah bersama segenap elemen pemuda dan masyarakat Sumatera Utara pada tahun 1966 merupakan penegasan sejarah yang sangat fundamental: bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tidak boleh ditegakkan dengan cara memusnahkan eksistensi Tuhan, meruntuhkan pilar-pilar adat, dan melenyapkan nyawa manusia, melainkan harus dibangun dengan menjunjung tinggi martabat tradisi, nilai-nilai ketuhanan, serta semangat nasionalisme luhur yang memanusiawkan seluruh elemen bangsa.^[36]

Pada panggung transisi demokrasi Indonesia tahun 1998, narasi perubahan sosiopolitik sering kali didominasi oleh pergerakan mahasiswa di Jakarta. Namun, sebuah epik revolusi intelektual yang tak kalah radikal dan mendalam sebenarnya terjadi di koridor Sumatera Utara, dipelopori secara organik oleh sivitas akademika Universitas Al Washliyah Medan. Institusi ini bukan sekadar sekumpulan massa yang larut dalam euphoria demonstrasi, melainkan motor penggerak diskursif yang berhasil mengawinkan tuntutan makro-nasional akan runtuhnya rezim sentralistik Orde Baru dengan agenda mikro-struktural berupa pengembalian hak eksistensial bagi rakyat Melayu Deli dan kosmologi sosial masyarakat Batak.^[37]

Untuk menakar signifikansi perjuangan ini, eskalasi gerakan harus dilihat dari akar historis Al Washliyah yang didirikan sejak tahun 1930. Nama Al Washliyah secara etimologis bermakna menghubungkan, sebuah falsafah yang mewujud nyata dalam sintesis sosiologis antara kaum intelektual-ulama etnis Batak di wilayah pedalaman dengan kaum aristokrat Melayu Deli di wilayah pesisir yang menyediakan modal spasial berupa tanah wakaf kampus. Ketika rezim Orde Baru menerapkan penyeragaman administratif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, institusi adat dan desa di Sumatera Utara dipaksa seragam, sementara kekayaan alamnya dimonopoli oleh pusat. Universitas ini kemudian bertransformasi menjadi laboratorium perlawanan, hingga akhirnya krisis moneter tahun 1997 bertindak sebagai katalisator yang mengubah keresahan kultural terpendam menjadi ledakan revolusioner di jalanan.^[38]

Memasuki awal tahun 1998, kampus Universitas Al Washliyah di Jalan Sisingamangaraja Medan menjelma sebagai benteng pertahanan sipil yang riuh oleh mimbar-mimbar bebas. Kekuatan utama dari gerakan di kampus ini terletak pada kelenturan diplomasinya yang cair dan inklusif. Di bawah payung akademis Universitas Al Washliyah, sekat-sekat primordial dan ideologis berhasil dilebur demi kepentingan daerah yang lebih besar. Mahasiswa Al Washliyah membangun kolaborasi taktis dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang membawa napas pembaruan, serta merangkul Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melalui pendekatan kultural yang setara.^[39]

Lebih jauh lagi, diplomasi humanis Al Washliyah yang menolak diskriminasi sektarian terbukti mampu merangkul basis massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Walaupun GMNI secara ideologis berhaluan nasionalis sekuler dan mayoritas anggotanya merupakan mahasiswa sesuku Batak yang berbeda keyakinan agama, mereka dipersatukan oleh rasa se-penderitaan dan se-perjuangan atas represi agraria serta marjinalisasi ekonomi yang sama. Di mata Al Washliyah, solidaritas kemanusiaan diletakkan di atas doktrin teologis, sehingga ruang-ruang diskusi universitas ini menjadi zona aman bagi seluruh elemen mahasiswa non-sektarian untuk merancang strategi perlawanan secara humanis.^[40]

Gerakan lintas elemen ini kemudian melebur dalam aliansi taktis yang lebih luas bersama kelompok aksi sekota Medan, mengorganisasi gelombang unjuk rasa masif menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara di tengah represi militer yang memuncak pada bulan April dan Mei 1998. Berbeda dengan pergerakan di Jawa yang menitikberatkan isu pada suksesi kepemimpinan semata, para revolusionis lintas komite di bawah pengaruh diplomasi Al Washliyah ini secara eksplisit mengartikulasikan ketidakadilan fiskal regional. Mahasiswa dan para dosen hukum serta ekonomi berkolaborasi merumuskan pamflet dan manifesto yang menyatakan bahwa kemiskinan di tanah Batak dan marjinalisasi masyarakat Melayu Deli adalah akibat langsung dari kolonialisme domestik Jakarta.^[41]

Runtuhnya rezim otoriter pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi fajar baru bagi konsep desentralisasi yang selama ini mereka godok di ruang-ruang kelas. Buah paling nyata dari pergolakan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Regulasi ini memicu kebangkitan kultural dan politik bagi dua etnis terbesar di wilayah tersebut sejak awal dekade 2000-an. Bagi rakyat Melayu Deli, otonomi daerah pasca-reformasi membuka ruang emansipatoris untuk melakukan klaim ulang terhadap hak ulayat atas tanah kedatukan yang sempat direnggut kekuasaan pusat, sekaligus merevitalisasi pranata adat Melayu sebagai identitas politik yang berdaulat, bukan sekadar komoditas pariwisata artifisial.^[42]

Sementara itu, bagi masyarakat Batak, desentralisasi radikal ini berwujud fenomena pemekaran wilayah yang masif di zona Tapanuli sepanjang tahun 1999 hingga pertengahan 2000-an. Pemekaran ini secara sosiologis berhasil memecah isolasi pembangunan di wilayah pegunungan, mendekatkan pelayanan publik, dan mengucurkan anggaran negara langsung ke jantung pemukiman klan. Lewat perjuangan bersama yang inklusif ini, rakyat Batak tanpa memandang latar belakang agama kini memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola potensi agraria dan hukum adat mereka sendiri berdasarkan prinsip kearifan lokal.^[43]

Keberhasilan gerakan ini tidak berhenti pada riuh demonstrasi jalanan karena Universitas Al Washliyah secara sadar mempersiapkan elitenya untuk mengawal transisi kekuasaan tersebut secara konstitusional. Tokoh-tokoh intelektual seperti Abdul Halim Harahap, yang memimpin Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara pada masa transisi krusial tahun 1997 hingga 2005, kemudian mengambil peran strategis di tingkat nasional. Melalui Pemilu 2004, beliau terpilih menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk periode 2004 hingga 2009. Langkah politik formal ini menjadi benteng bagi regulasi dana alokasi daerah dan memastikan bahwa proses pemekaran wilayah di Sumatera Utara berjalan tanpa intervensi pusat.^[44]

Pada rentang waktu berikutnya, warisan perjuangan dari para revolusionis tahun 1998 tersebut menemukan jangkar kontinuitasnya pada figur kepemimpinan generasi baru yang lahir dari rahim ideologis yang sama. Estafet pengawalan konstitusional atas hak-hak otonomi daerah bagi rakyat Melayu Deli dan Batak kini berada di tangan Dedi Iskandar Batubara, seorang tokoh muda Al Washliyah yang merepresentasikan keberlanjutan misi tersebut di panggung nasional sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Keterpilihan beliau untuk periode 2024 hingga 2029, menegaskan adanya sebuah konsistensi gerakan yang terstruktur untuk mengamankan dan merawat buah desentralisasi fiskal serta kedaulatan kultural yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para seniornya di jalanan kota Medan.^[45]

Di bawah pengawasan Dedi Iskandar Batubara di senat, fungsi DPD RI bertindak sebagai benteng pertahanan bagi wilayah-wilayah otonom di Sumatera Utara dari ancaman resentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat. Beliau secara konsisten memperjuangkan keadilan distribusi dana transfer ke daerah untuk kabupaten dan kota di Tapanuli serta kawasan pesisir Timur Sumatera Utara. Pengawalan ini memastikan bahwa anggaran pembangunan tetap mengalir langsung ke desa-desa dan pemukiman klan Batak serta komunitas adat Melayu Deli, menjaga agar hasil pemekaran wilayah yang melelahkan pada awal dekade 2000-an tidak kembali lumpuh secara finansial.^[46]

Melalui model keseimbangan masyarakat sipil ini, Universitas Al Washliyah membuktikan bahwa gerakan berbasis moral keagamaan mampu menciptakan kewargaan lokal yang inklusif. Transformasi sejarah ini menegaskan sebuah faset krusial dalam peta politik kontemporer, di mana spektrum perjuangan yang dihela sejak tahun 1930 hingga dinamika parlemen hari ini tidak lagi hanya berpusat pada hak-hak eksklusif masyarakat Melayu Deli dan Batak semata. Lebih luas dan mendalam, instrumen legislasi, pengawasan anggaran, serta advokasi kebijakan yang dikawal oleh institusi ini telah meluas menjadi perisai kesejahteraan bagi segenap masyarakat Sumatera Utara dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama. Kerja-kerja politik dan diplomasi kebudayaan yang cair tersebut senantiasa dirawat demi satu tujuan nyata, yaitu memastikan kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan hak pembangunan kemanusiaan dapat dirasakan secara merata dan inklusif oleh seluruh rakyat di bumi Sumatera Utara tanpa ada lagi yang terdiskriminasi ataupun tertinggal.^[47]

• Fakultas Agama Islam
• Fakultas Hukum
• Fakultas Teknik
• Fakultas Ekonomi
• Fakultas Pertanian
• Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Washliyah memosisikan diri sebagai pusat studi Islam dan episentrum riset terkemuka bagi wilayah Sumatra Utara, cakupan Sumatra, hingga masyarakat Muslim Melayu di panggung global. Program studi yang resmi berdiri pada tahun 2024 ini telah meraih status akreditasi Baik, sebuah pengakuan atas komitmen institusi dalam menjaga mutu pendidikan yang berkelanjutan.^[48]

Secara filosofis, program ini didorong oleh visi untuk meruntuhkan dikotomi yang selama ini membelah dunia akademik antara studi keislaman yang bersifat spekulatif dan sains empiris-positivistik. Dengan menempatkan diri sebagai rumah agung bagi integrasi ilmu pengetahuan, program ini menawarkan sintesis metodologis hibrid yang meruntuhkan sekat antara dua kutub keilmuan. Model pembelajaran hibrid ini mencakup tiga dimensi utama: integrasi epistemologis yang meleburkan khazanah teks klasik dengan hermeneutika modern dan analisis statistik tingkat tinggi; hibriditas riset yang menuntut ketajaman tekstual sekaligus presisi kuantitatif; serta sinergi antara sistem pendidikan formal yang terukur dengan pengkaderan ulama yang bergerak secara organik sebagai penopang ruh ideologis.^[49]

Langkah ini mencerminkan komitmen mendalam untuk melahirkan arsitek pendidikan yang memiliki kapasitas untuk membedah realitas sosial yang kompleks dengan pendekatan saintifik yang jujur dan objektif. Di bawah kepemimpinan rektorat Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A., atmosfer akademik yang dikembangkan adalah sebuah laboratorium pemikiran progresif. Keunggulan program ini disokong oleh jajaran akademisi yang mumpuni, yaitu:^[50]

Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, M.A., Ph.D.

Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A.

Prof. Dr. H.M. Jamil, M.A.

Dr. Dedi Iskandar Batu Bara, S.Sos., M.SP., M.H.

Dr. H. Ismail Efendy, M.Si.

Dr. M. Syukri Azwar Lubis, M.A.

Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc., M.A.

Dr. H. M. Nasir, Lc., M.A.

Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd., M.A.

Dr. Hj. Hasnil Aida, M.A.

Dr. Putri Syahri, M.Pd.I., M.Si.

Dr. Mesran, M.Pd.I.

Dr. Rizki Akmalia, M.Pd.

Dr. Ahmad Ridwan, M.Pd.I.

Dr. Yurmaini, M.A.

Dr. Juriono, S.Th.I., M.Ag.

Dr. Irwansyah, M.HI.

Dr. Sopian Ilyas, Lc., M.A.

Dr. M. Agung Rahmadi, M.Si.

Akselerasi mutu menuju World Class University dipercepat melalui kebijakan strategis pemberian beasiswa nasional maupun internasional yang sangat masif bagi mahasiswa berprestasi. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, program ini menyediakan akses pendanaan yang memungkinkan mahasiswa mengakses sumber daya riset global, pertukaran pelajar internasional, serta partisipasi dalam kongres intelektual di luar negeri. Beasiswa ini tidak sekadar meringankan beban biaya pendidikan, tetapi secara fundamental menjadi katalisator bagi mobilitas intelektual mahasiswa untuk mempraktikkan pengabdian masyarakat lintas negara. Dukungan finansial ini memastikan bahwa hambatan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi para calon sarjana untuk menghasilkan riset-riset mutakhir yang diakui dunia. ^[51]

Para pakar ini secara kolektif memastikan bahwa setiap tesis dan riset mahasiswa dipacu untuk mencapai standar rigoritas tertinggi, baik melalui publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi maupun keterlibatan aktif dalam dialektika riset global yang didukung oleh berbagai skema hibah internasional. Program ini tidak sekadar berfungsi sebagai ruang transfer ilmu, melainkan sebagai kawah candradimuka bagi pembentukan intelektual yang memiliki ketahanan metodologis sekaligus kelincahan berpikir dalam menjawab tantangan modernitas. Meskipun pengkaderan tersebut menempuh jalur independen di luar unit akreditasi formal, ia menjadi ruh yang menghidupkan program ini, menghasilkan da'i hebat berskala nasional yang mampu menjembatani kedalaman ilmu keislaman dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer. Melalui perpaduan antara manajemen tata pamong yang profesional, peningkatan kuantitas doktor sebagai motor penggerak riset, dan visi yang berorientasi pada daya saing kelas dunia, program magister ini memosisikan dirinya sebagai mercusuar yang memandu kebangkitan peradaban dengan fondasi intelektual yang kokoh, berwibawa, dan relevan sepanjang zaman.^[52]

• 20-201 Teknik Elektro
• 21-201 Teknik Mesin
• 22-201 Teknik Sipil
• 54-201 Agribisnis
• 54-211 Agroteknologi
• 60-201 Ekonomi Pembangunan
• 61-201 Manajemen
• 62-201 Akuntansi
• 74-201 Ilmu Hukum
• 84-202 Pendidikan Matematika
• 88-201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
• 88-203 Pendidikan Bahasa Inggris

Sejak berdirinya pada tahun 1958, Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan telah menempati posisi penting dalam sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia, khususnya di kawasan Sumatera Utara. Sebagai perguruan tinggi yang lahir dari rahim Al Jam'iyatul Washliyah, UNIVA tidak hanya mengemban fungsi akademik sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga menjalankan peran strategis sebagai pusat kaderisasi ulama, intelektual, profesional, dan pemimpin masyarakat. Selama lebih dari enam dekade, universitas ini telah menghasilkan ribuan alumni yang berkiprah dalam berbagai sektor kehidupan nasional, mulai dari bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, politik, organisasi kemasyarakatan, hingga pelayanan publik. Di antara banyak alumni yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, terdapat sejumlah figur yang menonjol karena keberhasilan mereka mencapai posisi-posisi penting pada tingkat nasional. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa pendidikan yang diperoleh di UNIVA tidak hanya menghasilkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk kapasitas kepemimpinan, integritas moral, serta komitmen pengabdian yang memungkinkan para alumninya memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan masyarakat, umat, dan negara. Berikut beberapa alumni terkemuka Universitas Al Washliyah Medan yang memiliki rekam jejak kepemimpinan dan pengabdian pada tingkat nasional.^[53]

Keempat tokoh tersebut merupakan sebagian kecil dari mozaik panjang kontribusi alumni Universitas Al Washliyah Medan terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Di luar nama-nama yang telah memperoleh pengakuan luas pada tingkat nasional, masih terdapat banyak alumni UNIVA lainnya yang berkiprah sebagai ulama, akademisi, hakim, jaksa, advokat, birokrat, kepala daerah, anggota legislatif, pengusaha, tenaga pendidik, dan pemimpin organisasi kemasyarakatan di berbagai daerah. Sebagian dari mereka mungkin tidak selalu hadir dalam ruang publik nasional, namun kontribusinya dalam membangun masyarakat, memperkuat institusi, dan mengembangkan pendidikan tetap memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, daftar ini tidak dimaksudkan sebagai inventarisasi yang bersifat menyeluruh, melainkan sebagai representasi dari tradisi keunggulan yang telah dibangun UNIVA selama puluhan tahun. ^[57]

Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. merupakan salah satu akademisi senior dan tokoh pendidikan Islam terkemuka di Sumatera Utara yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pengembangan keilmuan Islam. Lahir di Berastagi pada 5 November 1955, beliau menempuh pendidikan formal mulai dari Pendidikan Guru Agama (PGA) UISU Medan sebelum melanjutkan studi ke Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Di institusi tersebut ia memperoleh gelar Sarjana Muda pada tahun 1978 dan gelar Sarjana pada tahun 1982. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam mendorongnya melanjutkan pendidikan pascasarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga memperoleh gelar Magister (M.A.) pada tahun 1990 dan gelar Doktor pada tahun 2004.^[58]

Karier akademiknya berkembang terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), tempat ia mengabdikan sebagian besar perjalanan intelektualnya sebagai dosen, peneliti, pembimbing akademik, dan pengembang pendidikan tinggi Islam. Melalui dedikasi yang panjang dalam bidang pendidikan dan penelitian, ia kemudian mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar. Kiprahnya dalam tata kelola akademik universitas juga memperoleh pengakuan yang signifikan ketika dipercaya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada periode 2021–2025, sebuah posisi strategis yang menempatkannya sebagai pimpinan lembaga akademik tertinggi di lingkungan universitas dan berperan dalam berbagai kebijakan akademik, pengembangan keilmuan, serta proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi. Reputasi keilmuannya tidak hanya memperoleh pengakuan pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional ketika dipercaya menjadi Visiting Professor di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada periode 2009–2013. Penugasan tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan akademiknya dan menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas intelektualnya dalam pengembangan studi Islam di kawasan Asia Tenggara..^[59]

Selain berkiprah dalam dunia akademik, Prof. Saiful Akhyar Lubis juga memiliki perjalanan organisasi yang sangat panjang di lingkungan Al Jam'iyatul Washliyah. Aktivitas organisasinya dimulai sejak masa mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), ketika ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah HIMMAH Sumatera Utara periode 1977–1978 dan kemudian menjadi Sekretaris Pengurus Pusat HIMMAH periode 1978–1982. Pengalaman kaderisasi tersebut menjadi fondasi penting bagi kiprah kepemimpinannya di lingkungan Al Washliyah pada masa-masa berikutnya.^[60]

Perjalanan organisasinya terus berkembang hingga menempatkannya pada berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara periode 2011–2015, Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara periode 2015–2020, Penasehat Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara sejak tahun 2020, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, serta Wakil Ketua Mahkamah Organisasi Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. Posisi-posisi tersebut mencerminkan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai salah satu kader intelektual dan organisator senior Al Washliyah.^[61]

Kombinasi pengalaman akademik, kepemimpinan organisasi, dan pengakuan internasional menjadikan Prof. Saiful Akhyar Lubis sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan pendidikan tinggi Islam dan gerakan Al Washliyah kontemporer. Puncak pengabdiannya di lingkungan pendidikan tinggi Al Washliyah tercapai pada tahun 2025 ketika beliau dipercaya memimpin Universitas Al Washliyah Medan sebagai Rektor periode 2025–2029. Amanah tersebut merupakan pengakuan atas dedikasi, kapasitas intelektual, pengalaman kepemimpinan, serta kontribusinya yang berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan Islam dan kaderisasi generasi bangsa.^[62]

Sebagai Rektor Universitas Al Washliyah Medan, Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. tidak memandang Islamisasi ilmu sebagai agenda yang terbatas pada ranah Bimbingan dan Konseling Islam semata, melainkan sebagai proyek intelektual jangka panjang yang harus diekspansikan ke seluruh disiplin ilmu yang berada di bawah naungan universitas. Berangkat dari pengalamannya sebagai akademisi, Guru Besar Bimbingan dan Konseling Islam, serta pemikir yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Islamisasi ilmu yang dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ismail Raji al-Faruqi, dan Harun Nasution, ia meyakini bahwa setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui dialog kreatif antara wahyu dan sains modern. Dalam kerangka pemikirannya, model yang selama ini diterapkan dalam pengembangan Bimbingan dan Konseling Islam dapat menjadi fondasi metodologis bagi lahirnya berbagai disiplin ilmu bercorak Islam yang tetap memenuhi standar akademik kontemporer. Paradigma tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Al-Qur'an, Sunnah, serta khazanah intelektual ulama dan ilmuwan Muslim klasik mengandung banyak proposisi konseptual yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan teori-teori ilmiah baru. Oleh karena itu, proses Islamisasi ilmu tidak dipahami sebagai penolakan terhadap sains modern, melainkan sebagai upaya rekonstruksi keilmuan yang menjadikan wahyu sebagai sumber inspirasi teoritik dan penelitian empiris sebagai instrumen verifikasi akademik.^[63]

Dalam praktiknya, metode yang ditawarkan Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. berangkat dari penelitian sistematis terhadap sumber-sumber ajaran Islam untuk menemukan prinsip, konsep, atau logika yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi objek suatu disiplin ilmu. Konsep-konsep tersebut kemudian dikonstruksi menjadi proposisi ilmiah yang selanjutnya diuji melalui pendekatan empiris sesuai dengan karakteristik metodologis masing-masing bidang keilmuan. Jika dalam Bimbingan dan Konseling Islam pendekatan ini menghasilkan teori-teori yang terinspirasi oleh konsep tazkiyat al-nafs, muhasabah, sabr, atau tawakkul, maka dalam bidang pendidikan dapat lahir teori pembelajaran yang berakar pada konsep ta'dib dan tarbiyah, dalam bidang hukum dapat berkembang teori keadilan yang diinspirasi oleh prinsip al-'adl dan maslahah, dalam bidang ekonomi dapat muncul model pembangunan yang berlandaskan konsep barakah dan keadilan distributif, sementara dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dapat dikembangkan teori-teori yang bertumpu pada nilai ukhuwah, amanah, dan islah. Dengan demikian, Islamisasi ilmu menghasilkan teori-teori baru yang terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran ilmuwan Muslim klasik, namun tetap memperoleh legitimasi akademik melalui dukungan data empiris dan penelitian ilmiah yang ketat.^[64]

Melalui visi tersebut, Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. memandang Universitas Al Washliyah Medan bukan sekadar lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern kepada mahasiswa Muslim, melainkan sebagai pusat produksi pengetahuan yang mampu melahirkan paradigma keilmuan baru berbasis pandangan hidup Islam. Ambisi intelektualnya adalah menjadikan UNIVA Medan sebagai salah satu laboratorium Islamisasi dan integrasi ilmu di Indonesia, tempat para dosen dan peneliti dari berbagai fakultas secara aktif mengembangkan teori, model, dan pendekatan ilmiah yang lahir dari sintesis antara wahyu dan penelitian modern. Dalam perspektif ini, masa depan universitas tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, atau akreditasi yang diraih, tetapi juga dari kemampuannya melahirkan kontribusi epistemologis yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan global. Karena itu, Islamisasi ilmu yang digagas Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. bukanlah proyek simbolik yang berhenti pada penggunaan terminologi keislaman, melainkan sebuah agenda akademik yang bertujuan membangun tradisi keilmuan baru yang berakar pada warisan intelektual Islam sekaligus mampu berdialog secara setara dengan perkembangan sains modern di tingkat internasional.^[65]