Artikel biografi ini berkualitas rendah karena ditulis menyerupai resume atau daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). (Februari 2025) |
Natalius Pigai | |
|---|---|
 | |
| Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia ke-2 | |
| Mulai menjabat 21 Oktober 2024 | |
| Presiden | Prabowo Subianto |
| Wakil | Mugiyanto |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 25 Desember 1975 Enarotali, Paniai, Papua Tengah, Indonesia |
| Partai politik | Independen |
| Anak | 2[1] |
| Almamater | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa |
  | |
Natalius Pigai (terkadang disebut Pigai) (lahir 25 Desember 1975) menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia periode 2024–2029.
Ia merupakan salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012–2017. Ia bekerja sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004. Ia juga Aparatur Sipil Negara yang mengabdi selama 15 tahun di kementerian yang sama dengan menempati berbagai jabatan fungsional dan struktural. Tim Asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Hardjosoekarto tahun 2006–2008.[2]
Pigai pernah menjadi moderator dialog interaktif bersama Kementerian Dalam Negeri di TVRI selama 2006–2008. Tahun 2008–2009 Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias. Ia dikenal sebagai Aktivis Mahasiswa era tahun 1995–1999 pada masa perjuangan reformasi.[3]
Ia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (STPMD "APMD") Yogyakarta pada 1999. Pigai juga aktif di beberapa organisasi lainnya, seperti PRD, PMKRI, WALHI, KontraS, Rumah Perubahan, dan Petisi 28. Pigai merupakan satu-satunya Anggota Komnas HAM periode 2012–2017 yang berasal dari Papua. Pada saat ini selain dikenal sebagai aktivis Kemanusiaan juga bekerja sebagai profesional, penyelidik swasta dan konsultan bidang bisnis dan hak asasi manusia di perusahaan asing dan domestik.
Pigai berasal dari suku Mee.[4]
Kontroversi
suntingPigai menuai sorotan usai dirinya meminta anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun, hal ini dianggap kurang masuk akal karena lonjakan anggaran yang begitu besar.[5] Anggota Komisi XIII DPR, Yasonna Laoly mengatakan bahwa penambahan jumlah anggaran harus lebih realistis dan masuk akal.[6]
Catatan
suntingReferensi
sunting- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama "ktki" - ^ "Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017" Situs Komnas HAM.
- ^ "Profil Natalius Pigai di Situs Komnas HAM RI" Situs Komnas HAM.
- ^ "Natalius Pigai: Kenapa Gibran Ditolak?". rmol.id. Diakses tanggal 6 Juni 2026.
- ^ "Heboh Pernyataan Menteri HAM yang Usul Anggaran Kementriannya Ditambah Jadi Rp20 Triliun". suaramerdeka.com. Diakses tanggal 10 November 2024.
- ^ "Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Yasonna Laoly Minta Realistis". tempo.co. Diakses tanggal 10 November 2024.
Pranala luar
sunting
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Hasballah M. Saad sebagai Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia |
Menteri Hak Asasi Manusia 2024—sekarang |
Petahana |
