Pasal 301 dalam Hukum Pidana Turki adalah ketentuan yang mengatur larangan penghinaan terhadap "bangsa Turki", negara Republik Turki, lembaga-lembaga negara, atau simbol-simbol kenegaraan tertentu, dan pada periode tertentu pasal ini juga sering dikaitkan dengan kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berpendapat dan ekspresi. Dalam berkas ini terlihat sebuah aksi protes yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Turki di Jerman yang menentang penerapan Pasal 301 serta mendukung kebebasan berbicara. Spanduk yang dibawa dalam foto tersebut bertuliskan seruan untuk menghapus pasal yang dianggap bermasalah.

Pasal 301 adalah sebuah pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki yang melarang penghinaan terhadap Turki, bangsa Turki, lembaga pemerintahan Turki, atau pahlawan nasional Turki seperti Mustafa Kemal Atatürk. Pasal ini mulai berlaku pada 1 Juni 2005, dan diperkenalkan sebagai bagian dari paket reformasi hukum pidana dalam proses sebelum pembukaan perundingan keanggotaan Turki di Uni Eropa (UE), untuk membawa Turki memenuhi standar UE.[1][2] Versi asli pasal tersebut menyatakan bahwa "menghina keturkian" merupakan suatu kejahatan; pada 30 April 2008, pasal tersebut diubah untuk mengubah frasa "keturkian" menjadi "bangsa Turki". Sejak pasal ini menjadi undang-undang, dakwaan telah diajukan pada lebih dari 60 kasus, beberapa di antaranya merupakan kasus tingkat tinggi.[3]

Pada 30 April 2008 dilakukan serangkaian perubahan terhadap Pasal 301, termasuk amendemen baru yang mengharuskan adanya persetujuan Menteri Kehakiman untuk mengajukan suatu perkara.[4] Perubahan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan pasal tersebut, terutama terhadap kasus-kasus penting, sehingga mengisi lubang hukum pada versi lama.[5]

Persatuan Ahli Hukum Agung (bahasa Turki: Büyük Hukukçular Birliği) yang dipimpin oleh Kemal Kerinçsiz, seorang pengacara Turki, "berada di balik hampir semua persidangan Pasal 301".[6] Kerinçsiz sendiri bertanggung jawab atas empat puluh persidangan,[7] termasuk persidangan tingkat tinggi.

Referensi

sunting
  1. ^ "Turkey's new penal code touches raw nerves," EurActiv June 2, 2005, updated November 14, 2005.
  2. ^ Leicht, Justus (2006-02-06). "Turkey: Court drops prosecution of writer Orhan Pamuk". World Socialist Web site. ICFI. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 July 2008. Diakses tanggal 2008-07-29.
  3. ^ Lea, Richard. "In Istanbul, a writer awaits her day in court", The Guardian, July 24, 2006.
  4. ^ CafeSiyaset: 301 yeni hali ile yürürlüğe girdi Diarsipkan 2014-08-23 di Wayback Machine. ("New version of Article 301 takes effect") (dalam bahasa Turki)
  5. ^ "Turkey: Update on Campaign to Abolish Article 301 - English Pen". Writers in Prison Committee Bulletin. English Pen. 2008-02-21. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-05-17. Diakses tanggal 2008-07-29.
  6. ^ In Turkey, ultra-nationalist lawyer wins supporters as enthusiasm for the EU falls (2006-09-06), from Associated Press via International Herald Tribune
  7. ^ Rainsford, Sarah (2006-09-21). "Turkish novelist case collapses". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 August 2008. Diakses tanggal 2008-07-01.

Pranala luar

sunting


📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Negara Islam Irak dan Syam

News. 30 June 2015. Saul, Heather (22 January 2015). "Isis publishes penal code listing amputation, crucifixion and stoning as punishments – and vows

Hukum penistaan agama

the Indian Penal Code (1860) had been the maintenance of public order in a multireligious and religiously sensitive society. "Indian Penal Code Section 295A"

Penyensoran di Turki

venice.coe.int. "The Curious Case of Article 299 of the Turkish Penal Code: Insulting the Turkish President". Verfassungsblog (dalam bahasa Jerman). Diakses

Minoritas seksual dan gender di Kesultanan Utsmaniyah

Alexander; Apisoghom S. Utidjian, Haig (1913). "The Imperial Ottoman Penal Code". The Turkish Text. Humphrey Milford, Oxford University Press, Amen Corner, London

Pelacuran di Thailand

(PDF). Bangkok Post. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal October 2, 2013. "Penal Code Amendment Act (No. 14), B.E. 2540 (1997)" (PDF). Thai Laws. 14 November