Sekretariat Jenderal (disingkat Setjen) adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]
Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (disingkat Sesjen). Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal pada Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]
- koordinasi kegiatan Kementerian;
- koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Susunan Organisasi
suntingSekretariat Jenderal pada Kementerian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan atau memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, kepustakaan, penyusunan peraturan perundangundangan, dan layanan pengadaan barang/jasa, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.[1]
Daftar Sekretariat Jenderal
suntingKementerian
sunting- Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Lembaga Negara
sunting- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Referensi
sunting- ^ a b c "Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-01-29. Diakses tanggal 2015-01-29.
