Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak[1] Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan pemerintah adalah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang di tujukan untuk publik ialah "bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan masyarakat yang berhubungan dan memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas" dalam pengertian luas (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tecermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.[2]

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Referensi

sunting

Bacaan lanjutan

sunting
  • Blakemore, Ken (1998). Social Policy: an Introduction.
  • Althaus, Catherine (2007). The Australian Policy Handbook (Edisi 4th edition). Sydney: Allen & Unwin. ;
  • Müller, Pierre (1998). L'analyse des politiques publiques (dalam bahasa French). Paris: Montchrestien. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  • Paquette, Laure (2002). Analyzing National and International Policy. Rowman Littlefield.
  • Jenkins, William (1978). Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective. London: Martin Robertson.
  • Lowi, Theodore J. (1964). "American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory". World Politics. 16: 687–713.
  • Lowi, Theodore J. (1968). "Four Systems of Policy, Politics, and Choice". Public Administration Review. 33: 298–310.
  • Lowi, Theodore J. (1985). "The State in Politics". Dalam Noll, Roger G. (ed.) (ed.). Regulatory Policy and the social Sciences. Berkeley: University of California Press. hlm. 67-110.
  • Spitzer, Robert J. (1987). "Promoting Policy Theory: Revising the Arenas of Power". Policy Studies Journal. 15 (4): 675–689.
  • Kellow, Aynsley (1988). "Promoting Elegance in Policy Theory: Simplifying Lowi's Arenas of Power". Policy Studies Journal. 16: 713–724.
  • Heckathorn, Douglas D. (1990). "The Contractual Architecture of Public Policy: A Critical Reconstruction of Lowi's Typology". The Journal of Politics. 52 (4): 1101–1123.
  • Smith, K. B. (2002). "Typologies, Taxonomies, and the Benefits of Policy Classification". Policy Studies Journal. 30: 379–395.
  • Greenberg, George D.; et al. (1977). "Developing Public Policy Theory: Perspectives from Empirical Research". American Political Science Review. 71: 1532–1543. ;
  • Dye, Thomas R. (1976). Policy Analysis. University of Alabama Press.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Sunset policy

Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan

Hong Kong

Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) "Policy for Secondary Schools -Medium of Instruction Policy for Secondary Schools". Education Bureau, Hong

Jepang

Sakanaka (2005-10-05). "Japan Immigration Policy Institute: Director's message". Japan Immigration Policy Institute. Diarsipkan dari asli tanggal 2007-09-29

Sydney

antara kota global berdasarkan Global Cities Index tahun 2008 oleh Foreign Policy. Menurut survei biaya hidup Mercer, Sydney adalah kota termahal di Australia

Indonesia

Effendy, T., (1989), Syair Perang Siak: a court poem presenting the state policy of a Minangkabau Malay royal family in exile, Malaysian Branch of the Royal

Nono Anwar Makarim

Internasional Menghadapi Globalisasi, 1995 Challenges in Indonesian Foreign Policy, 2000 https://www.inilah.com/nono-anwar-makarim-ayah-nadiem-makarim François

Foreign Policy

Foreign Policy adalah sebuah majalah Amerika Serikat dua bulanan yang didirikan tahun 1970 oleh Samuel P. Huntington dan Warren Demian Manshel. Di bawah

Airlangga Hartarto

gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management di Korea Selatan pada tahun