Pengasingan adalah sebuah bentuk hukuman.[1] Hukuman ini adalah hukuman yang membawa orang yang dihukum jauh dari rumahnya, dan dibuang di tempat lain. Orang yang mengasingkan diri dengan sengaja keluar dari negaranya dan berdiam di negara lain, biasanya untuk melindungi dirinya dari ancaman.

Tokoh terkenal yang pernah menerima hukuman pengasingan contohnya adalah Soekarno dan Mohammad Hatta.

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ Hobbes, Thomas (1886). Leviathan; Or, The Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. George Routledge and Sons. hlm. Page 145.


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Tempat Pengasingan Boven Digoel

kamp Boven Digul ini maka pengasingan di Luar Negeri dihentikan. Pembangunan Penjara Boven Digul ini dibangun untuk pengasingan orang-orang yang dianggap

Indonesia

Persarekatan Kommunist India pada bulan Mei 1920. Sekembalinya dari pengasingan, Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pengajaran Taman Siswa pada tanggal

Kamp pengasingan Moncongloe

1979. Kamp pengasingan Moncongloe bersama Kamp Pulau Buru, Kamp Pulau Kemaro, dan Kamp Plantungan menjadi kamp konsentrasi atau pengasingan untuk tapol

Diponegoro

sewaktu perjalanan ke pengasingan. Diponegoro memberikan analisis terkait makna namanya tersebut kepada pengawalnya di pengasingan, Julius Knoerle. "'Dipo'

Rumah Pengasingan Bung Karno

Rumah Pengasingan Bung Karno merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Soekarno diasingkan ke Ende, Flores pada

Danjong dari Joseon

tahun 1457. Danjong telah di lucuti gelarnya pada saat ia dibuang ke pengasingan, dan kemudian dipanggil sebagai "Pangeran Nosan" (노산군). Pada masa pemerintahan

Sejo dari Joseon

ia menawan saudara laki-lakinya Anpyong, pertam-tama mengirimnya ke pengasingan, kemudian mengeksekusinya. Akhirnya, pada tahun 1455, ia memaksa keponakannya

Tiongkok

dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Ke arah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban