Komisi Masyarakat untuk Penyelidikan Korupsi

Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada awal kelahirannya, ICW dipimpin oleh Teten Masduki, bersama pengacara Todung Mulya Lubis, ekonom Faisal Basri dan lainnya. ICW aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada publik dan jika perlu, melakukan gugatan class-action terhadap para pejabat yang korup.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

ICW memiliki 7 divisi pendukung, diantaranya:

  • Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (Lalola Easter, Diky Anandya)
  • Divisi Korupsi Politik (Egi Primayogha, Kurnia Ramadhana, Yassar Aulia, Seira Tamara)
  • Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi (Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Dewi Anggraeni Puspitasari Naipospos)
  • Divisi Kampanye (Tibiko Zabar Pradano, Tamimah Ashilah, Fitri Yana)
  • Divisi Penggalangan Dana Publik (Sigit Wijaya, Nisa Rizkiah, Aulia Novirta)
  • Divisi Pengelolaan Pengetahuan (Wana Alamsyah, Kes Tutoroong, Caroline Yulia, Winda Uzi)
  • Divisi Keuangan dan Sekretariat (Supitriyani, Tasya Thin Nuzula, Imam Ichsan Adetyo, Anastasia Theola, Dede, Eko Pamuji Widodo, Nono Kasino)

Koordinatornya saat ini adalah Agus Sunaryanto.

Wakil Koordinator adalah Siti Juliantari Rachman.

ICW memiliki Dewan Perkumpulan yang beranggotakan:

  • Ani Sutjipto
  • Yanuar Rizki
  • Dadang Trisasongko
  • Lucky Djani
  • Teten Masduki

Lihat pula

sunting

Pranala luar

sunting

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Makan Bergizi Gratis

Indonesia Corruption Watch (ICW), terindikasi bahwa praktik penyelenggaraan MBG diduga sarat akan konflik kepentingan. Bahkan ICW juga merinci ratusan yayasan

Korupsi haji Indonesia

2024–2025. Skandal ini terungkap melalui laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2025 dan mencakup

Danantara

Menurut ICW, kasus rangkap jabatan ini menyebabkan komisaris terjebak dalam konflik kepentingan dan mengancam tata kelola perusahaan yang baik. ICW menyoroti

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat

Roy Suryo

Panigoro. Pada September 2014, Roy dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena melakukan perjalanan resmi bersama istrinya ke Eropa untuk mempromosikan

Puan Maharani

Penjara". Tempo.co. Diakses tanggal 18 Mei 2019. Agus, Feri (23 Maret 2018). "ICW: KPK Perlu Periksa Puan dan Pramono di Kasus e-KTP". CNN Indonesia. Diakses

Firdaus Ilyas

yaitu ICW (Indonesia Corruption Watch). Di LSM tersebut, Firdaus Ilyas bertugas sebagai Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW. ""Penggelapan

Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo

mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni. Dana APBD Solo Bocor Sekda Solo Video "ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI Ke Penegak Hukum