| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | |
| Bidang tugas | Mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. |
| Slogan | Pengadaan yang Kredibel Sejahterakan Bangsa |
| Alokasi APBN | Rp166 miliar (2025)[4] Rp49,6 miliar (Efisiensi) Rp116,4 miliar (APBN 2025)[5] |
| Di bawah koordinasi | |
| Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| Kepala | |
| Sarah Sadiqa | |
| Sekretaris Utama | |
| Iwan Herniwan | |
| Deputi | |
| Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan | Lowong |
| Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital | Patria Susantosa |
| Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia | Suharti |
| Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah | Setya Budi Arijanta |
| Kantor pusat | |
| Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 | |
| Situs web | |
| www | |
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.[1]
Sejarah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ), sebuah unit kerja eselon II yang dibentuk pada tahun 2005. Unit kerja ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD, serta menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil, Lembaga ini berkomitmen untuk memastikan pertanggungjawaban dalam setiap prosesnya.
Untuk mencapai visi tersebut, perlu dikembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang memiliki regulasi yang jelas, kelembagaan yang efisien, sumber daya manusia yang kompeten, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan hukum yang berkeadilan.
Sebagai bagian dari komunitas global, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menyamakan standar dengan lembaga serupa di negara lain seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi dibentuk pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), LKPP langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI.
Selain memenuhi visi-misi, tujuan, dan sasaran strategisnya, LKPP juga bertugas mencapai sasaran nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, terutama dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan prinsip bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.[6]
Tugas
Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[2][3]
Fungsi
- Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
- Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
- Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
Struktur organisasi
Susunan organisasi LKPP, terdiri atas:[3]
- Kepala
- Sekretaris Utama
- Deputi:
- Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
- Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital;
- Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
- Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Daftar Kepala
Referensi
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Desember 2007. Diakses tanggal 21 April 2026.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 21 April 2026.
- ^ a b c "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Juni 2022. Diakses tanggal 21 April 2026.
- ^ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- ^ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
- ^ "Sejarah dan Latar Belakang". www.lkpp.go.id. Diakses tanggal 2024-06-17.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi LKPP
- (Indonesia) LPSE
- (Indonesia) E-Katalog LKPP
- (Indonesia) e-Procurement LKPP
- (Indonesia) LPSE LKPP
