Rezim nilai tukar (atau sistem nilai tukar) adalah cara otoritas moneter suatu negara atau persatuan mata uang mengelola mata uang mereka dalam hubungannya dengan mata uang lain serta pasar valuta asing. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan moneter dan keduanya umumnya bergantung pada banyak faktor yang sama, seperti skala dan keterbukaan ekonomi, tingkat inflasi, elastisitas pasar tenaga kerja, perkembangan pasar keuangan, dan mobilitas modal.[1]
Tidak ada nilai tukar yang benar-benar tepat atau optimal.[2] Namun, nilai tukar memiliki konsekuensi distribusi yang menciptakan pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam ekonomi domestik.[2] Eksportir dan importir dirugikan ketika terjadi apresiasi mata uang, sedangkan konsumen dan industri yang berorientasi domestik mendapatkan keuntungan dari apresiasi mata uang tersebut.[2] Sebaliknya, depresiasi mata uang memberikan dampak yang berlawanan.[2]
Ada dua jenis rezim utama:
- Rezim nilai tukar mengambang (atau fleksibel) terjadi ketika nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar, dan sering kali dimanipulasi melalui operasi pasar terbuka. Negara-negara memiliki kemampuan untuk memengaruhi mata uang mengambang mereka melalui aktivitas seperti membeli/menjual cadangan mata uang, mengubah suku bunga, dan melalui perjanjian perdagangan luar negeri.
- Rezim nilai tukar tetap (atau tertambat) terjadi ketika suatu negara menetapkan nilai mata uang domestiknya secara langsung proporsional dengan nilai mata uang lain atau komoditas tertentu. Selama bertahun-tahun, banyak mata uang yang ditambatkan pada emas. Jika nilai emas naik, nilai mata uang yang tertambat pada emas juga akan naik. Saat ini, banyak mata uang ditambatkan pada mata uang mengambang dari negara-negara besar. Banyak negara telah menetapkan nilai mata uang mereka terhadap Dolar AS, euro, atau Pound Inggris.[3]
Ada juga rezim nilai tukar intermediat (antara) yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua rezim tersebut.
Klasifikasi rezim nilai tukar ini didasarkan pada metode klasifikasi yang dilakukan oleh GGOW (Ghos, Guide, Ostry, dan Wolf, 1995, 1997), yang menggabungkan klasifikasi de jure IMF dengan perilaku pertukaran aktual sehingga dapat membedakan antara kebijakan resmi dan kebijakan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Metode klasifikasi GGOW ini juga dikenal sebagai metode trikotomi.
Tetap versus mengambang
suntingTemplat:Foreign exchange Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan suatu negara sebelum memutuskan untuk menggunakan mata uang tetap atau mengambang, di mana kedua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.[4] Tidak ada tingkat nilai tukar yang "paling benar" dan dampak kesejahteraan nasional secara keseluruhan dari suatu rezim nilai tukar tertentu sangat sulit untuk dihitung.[2] Namun, terdapat konsekuensi distribusi yang jelas dari rezim nilai tukar yang dipilih.[2] Industri yang bersaing di pasar ekspor dan impor akan dirugikan oleh apresiasi mata uang, sedangkan industri yang berorientasi domestik (barang yang tidak diperdagangkan secara internasional/non-tradeables) akan diuntungkan. Konsumen juga diuntungkan oleh apresiasi mata uang karena harga barang impor menjadi lebih murah.[2] Depresiasi mata uang memiliki efek sebaliknya, yaitu menguntungkan industri ekspor dan substitusi impor, serta merugikan konsumen dan industri berorientasi domestik.[5]
Jika suatu negara memilih untuk menambatkan mata uang lokalnya ke mata uang negara lain (seperti dolar AS), mereka akan mencapai stabilitas nilai tukar. Artinya, setiap kali negara tersebut berdagang dengan Amerika Serikat atau melakukan perdagangan dalam denominasi dolar AS, terdapat kepastian mengenai seberapa besar nilai mata uang lokal tersebut dalam dolar AS. Pelaku bisnis menyukai kepastian ini, dan penambatan mata uang sering kali dapat menarik Investasi asing langsung (FDI). Namun, ketika suatu negara memutuskan untuk menetapkan kurs tetap pada mata uangnya, mereka kehilangan otonomi moneter. Mereka tidak dapat menetapkan suku bunga atau nilai tukar mereka sendiri secara bebas, sehingga kekuatan atau kelemahan mata uang mereka sepenuhnya bergantung pada kekuatan atau kelemahan mata uang jangkar yang telah mereka pilih.[6]
Jika suatu negara memilih untuk menggunakan kurs mengambang bebas seperti dolar AS, mereka menjadi independen secara moneter—namun mereka kehilangan stabilitas nilai tukar yang dimiliki oleh mata uang tetap. Perlu dicatat bahwa suatu negara tidak dapat memiliki mata uang yang independen secara moneter sekaligus memiliki stabilitas nilai tukar secara bersamaan. Ketidakmampuan untuk memiliki keduanya merupakan bagian dari konsep yang dikenal sebagai Trinitas yang tidak kompatibel (incompatible trinity atau trilemma). Ketika memutuskan rezim mata uang, negara hanya dapat mencapai dua dari tiga hal berikut: integrasi keuangan penuh, stabilitas nilai tukar, atau independensi moneter. Sebuah negara tidak akan pernah bisa memiliki mata uang yang mencapai ketiganya sekaligus.[7]
Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. |
Rezim nilai tukar
sunting| No | Jenis rezim | Rezim | Contoh |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurs mengambang | Mengambang bebas (Free float) | Tidak ada contoh murni. |
| 2 | Mengambang terkendali (Managed/Dirty float) | Dolar AS | |
| 3 | Kurs intermediat | Pita nilai tukar (Zona target) | Sistem Moneter Eropa |
| 4 | Tambatan merangkak (Crawling peg) | ||
| 5 | Pita merangkak (Crawling band) | ||
| 6 | Tambatan keranjang mata uang (Currency basket peg) | ||
| 7 | Kurs tetap | Dewan mata uang (Currency board) | Standar emas |
| 8 | Dolarisasi (Dollarization) | ||
| 9 | Persatuan mata uang (Currency union) |
Rezim nilai tukar mengambang
suntingRezim nilai tukar mengambang (atau fleksibel) adalah rezim di mana nilai tukar suatu negara berfluktuasi dalam kisaran yang lebih luas dan otoritas moneter negara tersebut tidak melakukan upaya untuk menetapkannya terhadap mata uang jangkar apa pun. Pergerakan dalam nilai tukar ini disebut sebagai apresiasi atau depresiasi.
Mengambang bebas (Free float)
Di bawah sistem mengambang bebas, yang juga dikenal sebagai clean float, nilai mata uang dibiarkan berfluktuasi sebagai respons terhadap mekanisme pasar valuta asing tanpa adanya intervensi pemerintah.
Mengambang terkendali (Managed float atau dirty float)
Di bawah sistem mengambang terkendali, yang juga dikenal sebagai dirty float, pemerintah dapat mengintervensi nilai tukar pasar dengan berbagai cara dan tingkatan. Hal ini dilakukan dalam upaya membuat nilai tukar bergerak ke arah yang kondusif bagi perkembangan ekonomi negara, terutama selama terjadi apresiasi atau depresiasi yang ekstrem.
Odoritas moneter dapat, misalnya, mengizinkan nilai tukar mengambang bebas di antara batas atas (ceiling) dan batas bawah (floor).
Rezim nilai tukar intermediat
suntingRezim nilai tukar intermediat adalah rezim yang berada di antara rezim tetap dan rezim mengambang.
Pita nilai tukar (Band atau zona target)
Hanya ada sedikit variasi di sekitar nilai tukar tetap terhadap mata uang lain, yang biasanya berada dalam kisaran kurang lebih 2%.
Sebagai contoh, Denmark telah menetapkan nilai tukarnya terhadap euro, menjaganya tetap sangat dekat dengan 7,44 krone = 1 euro (0,134 euro = 1 krone).
Tambatan merangkak (Crawling peg)
Tambatan merangkak adalah kondisi ketika suatu mata uang secara bertahap terdepresiasi atau terapresiasi pada tingkat yang hampir konstan terhadap mata uang lain, di mana nilai tukarnya mengikuti tren yang sederhana.
Pita merangkak (Crawling band)
Beberapa variasi di sekitar nilai kurs diizinkan, dan disesuaikan seperti di atas: misalnya, lihat Kolombia dari tahun 1996 hingga 2002 dan Chili pada tahun 1990-an.[8]
Tambatan keranjang mata uang (Currency basket peg)
Keranjang mata uang adalah portofolio dari mata uang pilihan dengan bobot yang berbeda-beda. Penambatan pada keranjang mata uang umumnya digunakan untuk meminimalkan risiko fluktuasi mata uang. Sebagai contoh, Kuwait mengalihkan tambatannya berdasarkan keranjang mata uang yang terdiri dari mata uang mitra dagang dan keuangan utamanya.
Rezim nilai tukar tetap
suntingRezim nilai tukar tetap, terkadang disebut rezim nilai tukar tertambat, adalah rezim di mana otoritas moneter menambatkan nilai tukar mata uangnya ke mata uang lain, keranjang mata uang lain, atau ke ukuran nilai lain (seperti emas), dan dapat mengizinkan nilai tersebut berfluktuasi dalam batas yang sempit. Untuk menjaga nilai tukar tetap berada dalam kisaran tersebut, otoritas moneter suatu negara biasanya perlu melakukan intervensi di pasar valuta asing. Pergerakan pada tingkat tambatan ini disebut revaluasi atau devaluasi.
Dewan mata uang (Currency board)
Dewan mata uang adalah rezim nilai tukar di mana nilai tukar suatu negara mempertahankan kurs tetap dengan mata uang asing, berdasarkan komitmen legislatif yang eksplisit. Ini adalah jenis rezim tetap yang memiliki aturan hukum dan prosedural khusus yang dirancang untuk membuat tambatan menjadi "lebih kuat—yaitu, lebih tahan lama". Contohnya termasuk Dolar Hongkong terhadap Dolar AS dan Lev Bulgaria terhadap Euro.
Dolarisasi (Dollarisation)
Dolarisasi, atau disebut juga substitusi mata uang, berarti suatu negara secara sepihak mengadopsi mata uang negara lain sebagai mata uang resminya.
Sebagian besar negara yang mengadopsi sistem ini terlalu kecil untuk membiayai biaya pengoperasian bank sentral mereka sendiri atau menerbitkan mata uang sendiri. Mayoritas dari ekonomi ini menggunakan Dolar AS, tetapi pilihan populer lainnya termasuk euro, serta Dolar Australia dan Dolar Selandia Baru.
Persatuan mata uang (Currency union)
Persatuan mata uang, yang juga dikenal sebagai persatuan moneter, adalah rezim nilai tukar di mana dua negara atau lebih menggunakan mata uang yang sama. Di bawah persatuan mata uang, terdapat bentuk struktur transnasional seperti bank sentral tunggal atau otoritas moneter yang bertanggung jawab kepada negara-negara anggota.
Contoh dari persatuan mata uang adalah Zona Euro, zona Franka CFA, dan Franka CFP. Salah satu contoh pertama yang diketahui dalam sejarah adalah Persatuan Moneter Latin yang ada antara tahun 1865 dan 1927. Selain itu, Persatuan Moneter Skandinavia juga pernah ada antara tahun 1873 dan 1905.
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Electoral Politics, The Keynesian Revolution, and the Trade-Off Between Domestic Autonomy and Exchange Rate Stability." International Political Economy, by Thomas H. Oatley, Longman, 2012.
- ^ a b c d e f g Broz, J. Lawrence; Frieden, Jeffry A. (2009-09-02), Wittman, Donald A.; Weingast, Barry R. (ed.), "The Political Economy of Exchange Rates", The Oxford Handbook of Political Economy (dalam bahasa Inggris) (Edisi 1), Oxford University Press, hlm. 587–598, doi:10.1093/oxfordhb/9780199548477.003.0032, ISBN 978-0-19-954847-7, diakses tanggal 2025-10-12
- ^ Eun, Cheol S., et al. International Financial Management. McGraw-Hill Education, 2021.
- ^ Broz, J. Lawrence; Frieden, Jeffry A. (2001). "The Political Economy of International Monetary Relations". Annual Review of Political Science (dalam bahasa Inggris). 4 (1): 317–343. doi:10.1146/annurev.polisci.4.1.317. ISSN 1094-2939.
- ^ Broz & Frieden 2009.
- ^ "Electoral Politics, The Keynesian Revolution, and the Trade-Off Between Domestic Autonomy and Exchange Rate Stability." International Political Economy, by Thomas H. Oatley, Longman, 2012.
- ^ Eun, Cheol S., et al. International Financial Management. McGraw-Hill Education, 2021.
- ^ Sukumar, Nandi (2017). Economics of the international financial system. New Delhi: Routledge. hlm. 173. ISBN 9781317342236. OCLC 927438010.
- Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor, 2014, International Economics-Worth Publishers
- Ye Shujun, 2009, International Economics,Tsinghua University Press,79
- Andrea, Inci, 2002, The Evolution of Exchange Rate Regimes Since 1990: Evidence from De Facto Policies, 8
Bacaan lanjutan
sunting- Edwards, Sebastian & Levy Yeyati, Eduardo (2003) "Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers," NBER Working Papers 9867, National Bureau of Economic Research, Inc. ([1]).
- Kiguel, Andrea & Levy Yeyati, Eduardo (2009) "Back to 2007: Fear of appreciation in emerging economies" ([2]).
- Tiwari, Rajnish (2003): Post-Crisis Exchange Rate Regimes in Southeast Asia, Seminar Paper, University of Hamburg. (PDF)
- Levy-Yeyati, Eduardo & Sturzenegger, Federico & Reggio, Iliana (2006) "On the Endogeneity of Exchange Rate Regimes," Working Paper Series rwp06-047, Harvard University, John F. Kennedy School of Government. ([3])
- Nenovsky. N, K. Dimitrova(2006). „Exchange Rate and Inflation: France and Bulgaria in the interwar period“ Diarsipkan 2011-01-24 di Wayback Machine..International Center for Economic Research Working Paper, Torino, No 34, 2006
- Nenovsky. N, G. Pavanelli and Dimitrova, K(2007). "Exchange Rate Control in Italy and Bulgaria in the Interwar Period: History and Prospectives"[pranala nonaktif permanen].International Center of Economic Research Working Paper,Torino, No 40, 2007
- Roberto Frenkel and Martín Rapetti, A Concise History of Exchange Rate Regimes in Latin America, Center for Economic and Policy Research, April 2010
- Coudert, Virginie and Cécile Couharde, Currency Misalignments and Exchange Rate Regimes in Emerging and Developing Countries. [4], 2008.
